MELIHAT KONFLIK JALUR GAZA DALAM SKALA PRIORITA

Oleh : Muarif

Perhatian dunia tersentak oleh agresi Israel ke Palestina. Aksi solidaritas pun digelar dimana-mana, bukan hanya di Indonesia sebagai Negara mayoritas umat muslim terbesar di dunia, bahkan hamper di seluruh dunia mengecam dan mengutuk aksi kebiadaban Israel itu.
Penggalangan dana dan obat-obatan dilakukan oleh berbagai Negara, Indonesia pun tak ketinggalan. Tercatat sebelumnya, 2 ton bantuan obat-obatan senilai Rp 300 juta dan uang tunai Rp 2 milyar diserahkan pemerintah Indonesia untuk membantu bangsa palestina. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kemudian meningkat menjadi US$ 1 juta atau 10 milyar (Harian Merdeka 5/1/09). Itu artinya, bahwa bangsa Indonesia selalu konsisten mendukung dan membantu perjuangan rakyat dan bangsa palestina.
Ketika saya dengan sengaja mengirim sebuah pesan singkat via sms kepada himas palopo :”apa respon himas palopo mengenai agresi Israel ke palestina?”. Jawabnya :”bahwa masalah palestina adalah masalah kita semua, sebagai wujud dari kepedulian kemanusiaan dan persaudaraan tauhidi, himas palopo bersama pihak STAIN dan DPD PKS Palopo terlibat langsung dalam penggalangan dana dan aksi solidaritas”. Namun saya pun mencoba membalas :”bantuan kemanusiaan yang diberikan pemerintah untuk palestina jangan sampai menyakitkan rakyat sendiri, karena masih banyak rakyat kita yang menderita. Ironis, Karena itu harus ada skala prioritas. Langkah yang diambil pun oleh pemerintah harus signifikan untuk menghentikan serangan Israel ke palestina”. Kemudian beliau membalas lagi :”memang bentuk kepedulian yang kita lakukan tidak cukup representatif dalam mengawal kebiadaban Israel, akan tetapi itu langkah awal untuk melakukan perlawanan, bahwa umat islam palestina tidak sendiri. Lalu solusi cerdas menurut anda bagaimana?”. Saya pun sengajatidak membalas balik.
Oleh karena itu, saya lewat tulisan “cakar ayam” ini sedikit berkecimpung ikut beropini dalam konflik yang terjadi di jalur Gaza itu.meskipun tulisan “tidak jelas” ini tidak bias menyelesaikan konflik yang trejadi di sana, tulisan ini tidak bertujuan untuk itu. Dan merupakan jawaban dari rasa penasaran himas palopo terhadap via sms saya.
Bahwa konflik yang berkepanjangan antara Israel-Palestina merupakan ketidakberdayaan masyarakat internasional. Salah satu organisasi utama PBB yang mestinya bertanggung jawab menghentikan agresi Israel adalah Dewan Keamanan (DK) PBB. Organisasi ini lumpuh karena tidka mampu mengeluarkan satu pun resolusi yang kuat memberi landasan bekerjanya mekanisme internasional untuk mengakhiri atau setidak-tidaknya membuka jalan bagi dihentikannya kejahatan Negara oleh Israel.
Resolusi DK PBB No. 1850 dan No. 1852 sama sekali tidka berfungsi. Selam 10 tahun terakhir, pertemuan komite sanksi DK PBB tidak ada satupun yang menyangkut masalah palestina. Pertemuan DK PBB bahkan tidak dapat menyepakati pernyataan mengenai situasi di jalur Gaza. Sementara kematian di jalur Gaza berlipat ganda (Harian Merdeka 5/1/09).
Langkah Badan-badan Internasional dan sejumlah Negara hanya terbatas pada tindakan kuratif atau kedermawanan social untuk bantuan kemanusiaan, bukan aksi-aksi konkrit untuk menghentikan agresi Israel yang kini menggerakkan mesin-mesin perangnya di laut, darat, dan udara secara intensif.

Salah satu upaya untuk menghentikan paling tidak untuk menyetop agresi Israel itu menurut dosen paramadina Abd Muqshid yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah pemerintah harus proaktif dalam menyelesaikan konflik di sana dengan melakukan diplomasi dengan palestina ataupun Israel. Meskipun cukup memiliki pengaruh dalam konteks diplomasi regional, Indonesia masih lemah dalam diplomasi internasional, terutama dalam diplomasi yang dilakukan untuk meredakan perang yang tengah berkecamuk di jalur Gaza itu. Langkah-lanhkah diplomasi yang dilakukan Indonesia menurut Happy Bone Zulkarnain (anggota DPR Fraksi Golkar) tidak signifikan karena masih menggunakan mekanisme “total diplomasi” dan bukan “konprehensif diplomasi”. Total diplomasi tidak efektif karena hanya dilakukan Departemen Luar Negeri (DepLu) dan pemerintah. Bentuk diplomasi seperti ini hanya akan menjadi konsumsi domestic bangsa Indonesia sendiri agar rakyat Indonesia bias terakomodasi perasaannya. Tapi tidak berpengaruh meredakan konflik.
Karena itu, Indonesia harus mengupayakan konprehensif diplomasi yaitu diplomasi yang tidak tunggal. Maksudnya, tidka hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia namun juga memanfaatkan Negara-negara yang mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel.
Senada dengan itu, Permadi dari Fraksi PDIP menyatakan sama, ia tak yakin upaya diplomasi Indonesia meredakan konflik di jalur Gaza bakal berhasil. Apa yang dilakukan Indonesia selama ini merupakan langkah-langkah normative. Langkah-langkah diplomasi Indonesia sangat tidak efektif bahkan memble.
Himas Surabaya dalam melihat ini tidak teralu memberikan respon yang berlebihan. elihat konflik Israel-palestina harus secara proporsional dan bijaksana. Ia bukan saja bermotif agama, tapi juga ekonomi, politik dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan tulisan singkat ini menjadi pengobat rasa penasaran himas palopo terhadap via sms saya. Dan kita pun semua berharap agar konflik di jalur Gaza cepat selesai agar tidak memakan jumlah korban yang lebih banyak lagi. Tinggal kekuatan doa yang kita harapkan. Semoga !